Koordinator Lapak, Angga Pribadi mengatakan, “Sudah sejak 8 bulan silam, Biofarma telah menyiapkan diri, memperbaiki seluruh fasilitas untuk menjadi pusat kendali vaksin nasional,” kata Angga.

Lebih lanjut Angga mengatakan, “Berbagai langkah penyiapan vaksinasi massal di tahun 2021 ini sesungguhnya tak lepas dari strategi gerak cepat pemerintah menekan penyebaran virus corona yang hingga saat ini telah mencapai 650.000 kasus positif. Langkah strategis ini, juga menjadi pintu harapan untuk semua pihak, utamanya pada sektor ekonomi, “lanjutnya.

Disamping itu, Angga mengatakan,” Temuan Lapak dalam proses penyalurannya, Kita ketahui, pandemi telah memukul ekonomi nasional. Sektor jasa misalnya, merupakan area terdampak paling besar yang merasakan hempasan pandemi. Data Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) sejak Maret 2020, setidaknya terdapat 1600 hotel tutup, 6600 cafe dan restoran skala besar tak beroperasi akibat pandemi covid-19,” katanya.

“Untuk DKI Jakarta, tak kurang dari 500.000-900.000 pekerja dirumahkan akibat lesunya ekonomi. Ini belum ditambah dengan nasib ratusan ribu buruh yang dirumahkan selama masa pandemi. Secara kumulatif, pandemi covid-19 diperkirakan berdampak langsung terhadap 30 juta pekerja baik disektor formal maupun sektor informal,” jelasnya.

Berdasarkan info yang didapat LAPAK, “Demi menjaga iklim ekonomi, pemerintah telah memberikan berbagai stimulus ekonomi bagi pelaku usaha mikro. Dana bergulir UMKM 2,4 juta bagi jutaan UMKM telah digelontorkan, bantuan Sembako, dukungan dana peserta Kartu Prakerja serta berbagai instrumen stimulus yang dirancang bangun dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai angka bombastis 155 triliun rupiah.

Semua kerja keras bidang ekonomi pemerintah, mestinya sejalan dengan upaya menekan laju penyebaran virus. Kini, bolanya ada di Biofarma dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah harus betul-betul menyiapkan langkah jitu menuju vaksinasi massal tahun depan (April-Mei 2021). Lebih penting, pemerintah perlu menjaga agar anggaran vaksin covid-19 jangan sampai bocor.

Jika kita asumsikan biaya untuk produksi vaksin covid-19 tiap dosis adalah 300ribu rupiah dengan prevalensi kebutuhan vaksin sebanyak 200 juta dosis, maka biaya yang harus dikeluarkan pemerintah adalah 60 triliun rupiah. Biaya ini belum termasuk yang harus disiapkan untuk beban operasional distribusi dan penyuntikan vaksin.

Sehingga dengan realitas yang tergambar ini, yang kami harapkan adalah, masyarakat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi lebih prudent mengawal penggunaan anggaran untuk vaksin covid-19. Kita tak ingin kasus di Kementerian Sosial terulang, dana untuk penanggulangan bagi masyarakat dinikmati untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Dalam hal ini, LAPAK mengajak masyarakat bersama KPK mengawal penggunaan anggaran vaksin covid-19. Jangan beri kesempatan para mafia mendapat kesempatan menikmati uang rakyat atas nama kemanusiaan. Ayo awasi bersama penggunaan dana vaksin covid-19.

Atas dasar itu, “LAPAK berencana menyambangi gedung KPK di jl. HR Rasuna Said sebagai simbol perjuangan mendukung KPK turuntangan mengawal penggunaan anggaran vaksin covid-19. Kita tak boleh lengah, buka mata buka telinga, awasi setiap rupiah uang rakyat. “pungkasnya.(*red)

All New Honda PCX e:HEV

TRENDING NEWS

Vokal Hadapi Habib Rizieq, Tak Diduga Nikita Mirzani Dapat Ini

Nyeri Sendi Hilang! Lutut seperti Remaja 18 Tahun! Baca ini